Tawar-Usaha Pejabat KPP Jakut Picu Bocor Pajak Rp 60 Miliar

CeritaKawan.Com – Kasus kebocoran pajak senilai Rp 60 miliar terungkap akibat praktik tawar-menawar antara perusahaan dan pejabat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Utara. Penyidikan menunjukkan adanya negosiasi yang tidak transparan terkait pembayaran pajak perusahaan, sehingga negara mengalami kerugian signifikan.

Menurut laporan penyidik, beberapa pejabat KPP terindikasi menerima imbalan tertentu agar perusahaan mendapatkan perlakuan istimewa dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Tindakan ini menyebabkan sejumlah kewajiban pajak perusahaan tidak bayarkan sesuai aturan, memicu kebocoran besar bagi kas negara.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat pajak yang memiliki kewenangan tinggi dalam mengawasi kepatuhan pajak perusahaan. Praktik tawar-menawar semacam ini menunjukkan celah dalam pengawasan internal KPP dan sistem perpajakan, yang memungkinkan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pihak tertentu.

Selain itu, pihak penyidik menekankan bahwa tindakan ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perpajakan. Transparansi dan integritas pejabat pajak menjadi isu penting agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Langkah Penegakan Hukum dan Pencegahan Kebocoran Pajak

Dalam menanggapi kasus ini, aparat penegak hukum langsung mengambil langkah tegas dengan melakukan penyitaan dokumen dan audit internal KPP Jakarta Utara. Selain itu, pejabat yang terlibat periksa secara intensif untuk memastikan bukti dan aliran uang dapat lacak dengan akurat.

Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa kebocoran pajak sebesar Rp 60 miliar harus segera tindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan perbaikan sistem internal. Penegakan hukum ini bertujuan memberikan efek jera bagi pejabat dan perusahaan yang mencoba memanfaatkan celah administrasi untuk kepentingan pribadi.

Selain tindakan hukum, langkah pencegahan jangka panjang juga upayakan, termasuk peningkatan sistem audit internal, pemantauan transaksi besar, dan digitalisasi pelaporan pajak. Dengan penerapan teknologi dan pengawasan lebih ketat, risiko negosiasi atau tawar-menawar ilegal dapat minimalkan, sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa integritas pejabat pajak dan transparansi sistem perpajakan sangat krusial untuk menjaga penerimaan negara. Publik harapkan dapat terus mengawasi praktik perpajakan, sementara pemerintah berkomitmen memperkuat mekanisme pengawasan agar kebocoran pajak serupa tidak terulang.

Dengan investigasi dan penegakan hukum yang tegas, harapkan negara dapat memulihkan kerugian akibat kebocoran pajak Rp 60 miliar. Kasus ini sekaligus menegaskan pentingnya integritas, transparansi, dan pengawasan internal yang ketat di lembaga perpajakan. Demi menjaga kepercayaan publik dan keberlangsungan penerimaan negara.

Kata Purbaya Pejabat Pajak OTT KPK Tak Akan Sendirian

CeritaKawan.Com – Purbaya menegaskan bahwa pejabat pajak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan menghadapi proses hukum sendirian. Pernyataan ini sampaikan untuk memberikan kepastian bahwa aparat penegak hukum akan bekerja secara profesional dan transparan, sambil tetap menghormati hak-hak tersangka dalam proses penyidikan.

OTT yang melibatkan pejabat pajak ini menjadi sorotan publik karena terkait dugaan praktik korupsi dalam lingkup pajak daerah. Purbaya menekankan bahwa pihak yang terkena OTT tetap memiliki hak atas pendampingan hukum dan proses yang adil. Pernyataan ini juga maksudkan untuk menenangkan masyarakat serta pihak internal KPK agar fokus pada penyelidikan dan pengumpulan bukti.

Selain itu, Purbaya menyebut bahwa dukungan tidak berarti intervensi dalam proses hukum. Setiap langkah penyidikan tetap mengikuti prosedur yang telah atur dalam KUHAP dan regulasi KPK. Hal ini penting agar OTT dan proses hukum yang berjalan tetap kredibel, akuntabel, dan transparan di mata publik.

Dukungan dan Proses Hukum yang Berjalan

Pejabat pajak yang terkena OTT KPK kini tengah menjalani proses penyidikan. Purbaya menegaskan bahwa dukungan berikan dalam bentuk advokasi hukum dan memastikan prosedur berjalan sesuai hak-hak tersangka. Langkah ini penting agar tidak ada kesan pihak yang terkena OTT tinggalkan atau perlakukan sewenang-wenang.

Pihak KPK sendiri menekankan bahwa operasi tangkap tangan lakukan berdasarkan bukti awal yang kuat dan indikasi tindak pidana korupsi. OTT ini merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang bersifat profesional dan sistematis. Purbaya menekankan bahwa dukungan bagi pejabat pajak yang terkena OTT tidak mengurangi tujuan utama KPK, yakni menegakkan hukum secara adil.

Selain itu, Purbaya juga mengingatkan masyarakat untuk menunggu hasil penyidikan sebelum membuat kesimpulan. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas proses hukum dan mencegah opini publik yang keliru. Dukungan hukum yang berikan bertujuan memastikan hak-hak tersangka terlindungi sambil proses penyelidikan tetap berjalan efektif.

Kasus OTT ini menjadi sorotan penting karena menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tetap berjalan tegas, namun diimbangi dengan perlindungan hak tersangka. Dengan pernyataan Purbaya, harapkan pejabat pajak yang terjaring OTT dapat menjalani proses hukum secara adil, serta publik mendapatkan informasi yang jelas mengenai jalannya penyidikan.

OTT pejabat pajak ini menjadi pengingat bahwa setiap tindakan korupsi akan tindak tegas, namun hak-hak individu tetap jaga. Dukungan hukum dan pendampingan yang diberikan memastikan proses berlangsung adil, transparan, dan profesional, sesuai prinsip penegakan hukum di Indonesia.

BPJPH Gaspol Sertifikasi Halal Gandeng KKP Kampus Ternama

CeritaKawan.Com – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus menggeber percepatan sertifikasi halal di Indonesia. Upaya ini lakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem halal nasional sekaligus memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi masyarakat. Dalam langkah terbarunya, BPJPH menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta sejumlah kampus ternama untuk memperluas jangkauan dan efektivitas sertifikasi halal, khususnya pada sektor pangan dan produk olahan.

Langkah kolaboratif ini nilai strategis mengingat Indonesia memiliki potensi besar sebagai pusat industri halal dunia. Namun, tantangan berupa luasnya wilayah, beragamnya pelaku usaha, serta keterbatasan sumber daya masih menjadi pekerjaan rumah. Karena itu, BPJPH memilih pendekatan kolaborasi lintas sektor agar percepatan sertifikasi halal dapat berjalan lebih masif dan berkelanjutan.

Sinergi BPJPH dan KKP Perkuat Produk Halal Sektor Perikanan

Kerja sama BPJPH dengan KKP menjadi fokus penting mengingat sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Produk perikanan Indonesia tidak hanya menyasar pasar domestik, tetapi juga pasar ekspor yang semakin menuntut jaminan halal sebagai nilai tambah.

Melalui sinergi ini, BPJPH dan KKP mendorong pelaku usaha perikanan—mulai dari nelayan, UMKM, hingga industri besar—untuk memahami pentingnya sertifikasi halal. Pendampingan lakukan sejak hulu hingga hilir, termasuk proses produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi.

KKP berperan dalam menyediakan data, pendamping lapangan, serta integrasi program pembinaan pelaku usaha perikanan. Sementara BPJPH memastikan proses sertifikasi berjalan sesuai standar dan regulasi yang berlaku. Dengan kolaborasi ini, harapkan semakin banyak produk perikanan nasional yang memiliki sertifikat halal dan mampu bersaing di pasar global.

Peran Kampus Ternama dalam Akselerasi Sertifikasi Halal

Selain menggandeng KKP, BPJPH juga melibatkan sejumlah kampus ternama untuk memperkuat aspek sumber daya manusia dan riset. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak Pendamping Proses Produk Halal (P3H), auditor halal, serta pengembangan kajian ilmiah terkait kehalalan produk.

Melalui kerja sama ini, mahasiswa dan akademisi libatkan langsung dalam program sertifikasi halal, baik melalui pelatihan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Kampus menjadi pusat edukasi halal yang menjembatani kebutuhan regulator dengan kondisi riil di lapangan.

Keterlibatan dunia akademik juga harapkan mampu meningkatkan literasi halal di kalangan pelaku usaha, khususnya UMKM. Dengan pendampingan berbasis keilmuan, proses sertifikasi tidak hanya pandang sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bagian dari peningkatan kualitas dan daya saing produk.

Langkah “gaspol” BPJPH ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar urusan lembaga pemerintah. Melainkan gerakan bersama yang melibatkan kementerian, akademisi, dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang solid, Indonesia semakin optimistis memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri halal global, sekaligus memastikan perlindungan konsumen melalui produk yang aman, berkualitas, dan terjamin kehalalannya.

Polrestro Tangerang Perkuat Keamanan Lewat Ojol Kamtibmas

CeritaKawan.Com – Upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terus lakukan Polrestro Tangerang dengan pendekatan yang semakin adaptif dan humanis. Salah satu terobosan yang kini mendapat perhatian publik adalah pembentukan Ojol Kamtibmas, yakni keterlibatan pengemudi ojek online sebagai mitra kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan. Program ini nilai efektif karena memanfaatkan peran masyarakat yang sehari-hari berada langsung di lapangan.

Di tengah dinamika perkotaan yang semakin kompleks, kehadiran aparat keamanan saja nilai belum cukup. Dibutuhkan kolaborasi dengan elemen masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi dan akses luas, seperti pengemudi ojek online. Melalui Ojol Kamtibmas, Polrestro Tangerang berupaya menciptakan sistem keamanan partisipatif yang responsif terhadap kondisi di lapangan.

Ojol Kamtibmas, Mitra Strategis Polisi di Lapangan

Program Ojol Kamtibmas rancang untuk memberdayakan para pengemudi ojek online sebagai mata dan telinga kepolisian. Dengan aktivitas harian yang menjangkau berbagai wilayah, pengemudi ojol nilai mampu memberikan informasi awal terkait potensi gangguan keamanan, kecelakaan, hingga tindak kriminal.

Polrestro Tangerang memberikan pembekalan dasar terkait kamtibmas, etika pelaporan, serta cara berkomunikasi yang tepat kepada para pengemudi ojol yang tergabung dalam program ini. Mereka tidak bertindak sebagai aparat penegak hukum, melainkan sebagai mitra yang membantu menyampaikan informasi secara cepat dan akurat.

Selain mempercepat alur informasi, keberadaan Ojol Kamtibmas juga memiliki efek pencegahan. Kehadiran pengemudi yang peduli terhadap keamanan lingkungan membuat pelaku kejahatan berpikir ulang. Program ini sekaligus memperkuat rasa kepedulian sosial dan tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman.

Pendekatan Humanis untuk Kamtibmas Berkelanjutan

Polrestro Tangerang menilai bahwa keamanan tidak bisa hanya bangun melalui pendekatan represif. Oleh karena itu, Ojol Kamtibmas menjadi bagian dari strategi pendekatan humanis yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama keamanan.

Melalui komunikasi yang intens antara polisi dan pengemudi ojol, terbangun kepercayaan dan kedekatan yang berdampak positif bagi stabilitas kamtibmas. Pengemudi ojol juga berperan sebagai penyambung informasi kepada masyarakat, menyampaikan pesan-pesan keamanan, serta mengedukasi warga agar lebih waspada terhadap potensi gangguan.

Program ini juga membuka ruang dialog antara kepolisian dan masyarakat akar rumput. Masukan, keluhan, hingga aspirasi terkait kondisi keamanan dapat disampaikan secara informal namun efektif. Dengan demikian, kebijakan dan langkah preventif yang ambil Polrestro Tangerang dapat lebih tepat sasaran.

Ke depan, Ojol Kamtibmas harapkan terus berkembang dan menjadi model kolaborasi keamanan yang dapat terapkan di wilayah lain. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat seperti ini menjadi kunci dalam menghadapi tantangan keamanan di era modern.

Materi Mens Rea Pandji Pragiwaksono Dugaan Penistaan Agama

CeritaKawan.Com – Kasus dugaan penistaan agama kembali menyeret nama Pandji Pragiwaksono, komika dan kreator konten ternama di Indonesia. Kontroversi ini muncul setelah materi berjudul ‘Mens Rea’ menjadi sorotan publik karena anggap menyinggung isu keagamaan. Laporan resmi telah terima pihak kepolisian, sehingga kasus ini kini dalam tahap penyelidikan.

Fenomena ini memunculkan perdebatan luas mengenai batas kebebasan berekspresi dan sensitivitas terhadap isu agama. Sementara sebagian masyarakat menekankan pentingnya konteks sebelum menilai sebuah karya, sebagian lain menilai bahwa materi tersebut sudah melewati batas kewajaran dan menyinggung keyakinan tertentu.

Kontroversi Materi ‘Mens Rea’

Istilah mens rea sendiri berasal dari hukum yang berarti “niat jahat” atau kesengajaan dalam melakukan tindakan tertentu. Dalam materi Pandji, beberapa pihak menilai ada konten yang nilai provokatif dan berpotensi menyinggung kelompok agama tertentu. Video dan rekaman dari materi ini kemudian menjadi bukti utama dalam laporan dugaan penistaan.

Sebagai komika, Pandji kenal sering menggunakan satire dan humor kritis dalam setiap penampilannya. Namun, dalam kasus ini, humor yang bawakan anggap kontroversial karena bersinggungan dengan keyakinan publik. Media sosial pun ramai membahas isu ini, memicu debat antara pendukung kebebasan berekspresi dan pihak yang menuntut pertanggungjawaban atas dugaan penistaan agama.

Pihak kepolisian menyatakan bahwa mereka akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan proses hukum sesuai prosedur. Investigasi mencakup klarifikasi dari Pandji, analisis konteks materi, hingga keterangan saksi dan ahli terkait hukum dan agama. Proses ini harapkan memberi keputusan yang adil bagi semua pihak.

Reaksi Publik dan Dampak Sosial

Kasus ini memicu reaksi beragam dari masyarakat. Beberapa netizen mengecam Pandji dan menilai materi tersebut melewati batas toleransi agama. Sementara itu, pendukung Pandji menekankan pentingnya konteks dan kebebasan berkarya, serta menyoroti bagaimana satir dan kritik sosial merupakan bagian dari seni pertunjukan.

Selain itu, kasus ini menyoroti pentingnya literasi digital dan pemahaman hukum bagi masyarakat. Konten yang viral dapat dengan cepat memicu kontroversi jika tidak dikonsumsi secara kritis. Kasus Pandji juga menjadi peringatan bagi kreator konten lain untuk berhati-hati dalam menyentuh isu sensitif, terutama yang terkait agama.

Dengan materi ‘Mens Rea’ sebagai titik fokus, kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Publik menantikan perkembangan lebih lanjut, baik dari pihak kepolisian maupun pernyataan resmi Pandji. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial harus seimbang, terutama dalam menghadapi isu yang sensitif di masyarakat.

Kenapa Greenland Milik Denmark Sejarah Trump Ingin Ambil Alih

CeritaKawan.Com – Greenland sering menjadi sorotan dunia karena posisinya yang strategis dan sumber daya alamnya yang melimpah. Meskipun letaknya dekat Amerika Utara, wilayah ini secara politik dan administratif milik Denmark. Kepulauan terbesar di dunia ini memiliki sejarah panjang yang mengaitkan kolonialisasi, hak kedaulatan, dan politik internasional, termasuk momen ketika mantan Presiden AS, Donald Trump, sempat menyatakan minat untuk “membeli” Greenland.

Status Greenland sebagai bagian dari Kerajaan Denmark membuat wilayah ini tetap berada di bawah pengaruh Eropa meskipun secara geografis lebih dekat ke Amerika. Selain faktor sejarah, keputusan ini juga pengaruhi oleh dinamika politik lokal dan internasional yang berlangsung selama berabad-abad.

Sejarah Greenland Milik Denmark

Greenland mulai kolonisasi oleh Denmark sejak abad ke-18, meskipun pulau ini telah huni oleh penduduk asli Inuit ribuan tahun sebelumnya. Pada 1721, misi Kristen Denmark-Norwegia menetapkan basis permanen, yang kemudian berkembang menjadi kolonial administratif. Pada 1953, Greenland resmi menjadi bagian dari Kerajaan Denmark dengan status sebagai daerah terintegrasi.

Seiring waktu, Denmark memberikan otonomi lebih besar kepada Greenland. Tahun 1979, Greenland memperoleh pemerintahan sendiri (Home Rule), dan perluas pada 2009 melalui Self-Government Act, yang memungkinkan pulau ini mengelola sebagian besar urusan internal, termasuk sumber daya alam. Meskipun demikian, Denmark masih mengatur urusan pertahanan dan diplomasi, sehingga Greenland tetap berada di bawah kedaulatan Denmark secara resmi.

Kontroversi Trump Ingin Ambil Alih Greenland

Pada 2019, nama Greenland kembali populer setelah Donald Trump mengusulkan untuk membeli pulau ini dari Denmark. Usulan ini memicu kehebohan internasional karena dianggap tidak realistis dan menyinggung kedaulatan Denmark. Trump menilai Greenland memiliki nilai strategis tinggi, terutama untuk pertahanan dan potensi sumber daya mineral.

Respons Denmark pun tegas menolak tawaran tersebut, menegaskan bahwa Greenland bukan untuk dijual. Penduduk lokal juga menyatakan keberatan terhadap gagasan tersebut, menekankan pentingnya otonomi dan identitas mereka sendiri. Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya Greenland dalam geopolitik, baik dari sisi militer, ekonomi, maupun politik internasional, dan memperkuat posisi Denmark dalam mengelola pulau tersebut.

Greenland tetap menjadi simbol menarik dalam sejarah kolonial, geopolitik, dan dinamika internasional. Dari kolonisasi Denmark hingga kontroversi Trump, pulau ini menunjukkan bagaimana sejarah dan kepentingan strategis dapat memengaruhi hubungan antarnegara. Untuk publik dan pengamat internasional, Greenland bukan hanya soal peta, tetapi juga cerita panjang tentang kedaulatan, sumber daya, dan posisi penting di panggung dunia.

Trump Ngotot Rebut Greenland 6 Negara NATO Siaga

CeritaKawan.Com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menarik perhatian dunia dengan pernyataannya yang keras mengenai Greenland, wilayah otonom bagian dari Kerajaan Denmark yang juga merupakan anggota NATO. Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat “membutuhkan Greenland demi alasan keamanan nasional” terkait meningkatnya pengaruh Rusia dan China di wilayah Arktik. Gedung Putih mengatakan bahwa akuisisi Greenland sedang “aktif bahas” oleh pemerintahan Trump, meskipun diplomat menekankan diplomasi sebagai opsi utama.

Trump sendiri secara terbuka tidak menutup kemungkinan penggunaan opsi militer dalam proses tersebut, meski ia dan timnya juga mengeksplorasi negosiasi politik dengan Denmark. Pernyataan itu muncul hanya beberapa hari setelah operasi militer AS di Venezuela yang menangkap Presiden Nicolás Maduro, sehingga memicu kekhawatiran tambahan di Eropa tentang langkah AS selanjutnya.

Respons dari Eropa cukup cepat dan tegas. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menyatakan bahwa Greenland tidak untuk jual dan tetap berada di bawah kedaulatan Denmark, serta memperingatkan bahwa tindakan militer AS terhadap wilayah sekutu NATO bisa berarti berakhirnya aliansi itu sendiri.

6 Negara NATO Tegaskan Dukungan untuk Kedaulatan Greenland

Menanggapi retorika Trump, enam negara anggota NATO termasuk Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris bersama Denmark mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan bahwa kedaulatan, integritas teritorial, dan perbatasan Greenland harus hormati. Mereka menyatakan bahwa masa depan Greenland hanya boleh putuskan oleh rakyat Greenland dan Kerajaan Denmark, serta menyerukan penyelesaian isu ini melalui kerjasama dan prinsip Piagam PBB.

Dalam pernyataan itu sebutkan bahwa keamanan di kawasan Arktik harus capai secara kolektif bersama seluruh sekutu NATO, termasuk AS. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa langkah sepihak oleh Washington. Bisa mengganggu stabilitas internal aliansi dan menimbulkan ketegangan serius di antara negara anggota.

Beberapa pemimpin NATO menekankan bahwa meskipun AS adalah sekutu terpenting dalam aliansi. Tetap perlukan penghormatan terhadap kedaulatan negara lain termasuk Denmark. Jika AS mengambil tindakan yang anggap agresif terhadap wilayah sekutu. Hal itu bisa memicu krisis besar dalam hubungan transatlantik dan mungkin bahkan mengancam masa depan NATO sebagai aliansi pertahanan kolektif.

Reaksi negara-negara Eropa ini mencerminkan kekhawatiran luas bahwa retorika Trump dapat menimbulkan dampak yang melampaui sekadar perselisihan diplomatik. Aliansi yang dirikan setelah Perang Dunia II itu bisa. Menghadapi tantangan paling serius sejak era Perang Dingin jika konflik internal semacam ini benar‑benar muncul.

7 Fakta Bareskrim Bongkar Judol Kasino hingga Judi Bola Online

CeritaKawan.Com – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri kembali menunjukkan komitmennya dalam memerangi judi online (judol) yang marak di Indonesia dengan berbagai modus operasi. Baru‑baru ini, Bareskrim berhasil membongkar puluhan situs judol aktif yang menawarkan. Berbagai jenis permainan dari slot kasino hingga judi bola online. Pengungkapan ini bagian dari upaya bersama untuk menghentikan praktik perjudian ilegal yang merugikan masyarakat dan berpotensi menjadi sarana pencucian uang. Berikut 7 fakta penting seputar pengungkapan kasus ini:

1. 21 Situs Judol Dibongkar Bareskrim berhasil mengidentifikasi dan membongkar 21 situs judi online yang menawarkan permainan mulai dari slot, kasino, hingga judi bola. Situs‑situs tersebut beroperasi baik secara nasional maupun internasional.
2. Modus Perusahaan Fiktif Dalam pengungkapan ini temukan 17 perusahaan fiktif (PT) sengaja buat untuk memfasilitasi transaksi judi online, terutama dalam proses deposit dan penarikan uang pemain.
3. 5 Tersangka & 1 DPO Penyidik menetapkan lima orang sebagai tersangka terkait praktik judi online ini, dengan satu orang lagi masuk daftar pencarian orang (DPO). Mereka jerat dengan pasal berlapis terkait ITE, transfer dana, pencucian uang, dan perjudian.
4. Aliran Dana Transaksi – Pengembangan penyidikan mengungkap aliran dana judi yang melibatkan 11 penyedia jasa pembayaran, termasuk penggunaan QRIS sebagai salah satu metode transaksi.
5. Uang & Aset sita Rp 96,7 Miliar Bareskrim menyita uang dan aset hasil praktik judol senilai sekitar Rp 96,7 miliar, yang berasal dari hasil operasi pengungkapan dan pengembangan laporan PPATK.
6. Kasus Judol Masif Sepanjang 2025 Sepanjang tahun 2025, Direktorat Siber Bareskrim menangani 644 kasus judi online, dengan 744 tersangka dan total aset sitaan mencapai ratusan miliar rupiah.
7. Kerja Sama dengan PPATK Keberhasilan pengungkapan ini juga tidak lepas dari kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang memberikan banyak laporan hasil analisis transaksi mencurigakan.

Dampak dan Upaya Preventif Penindakan Judi Online

Penindakan judi online oleh Bareskrim bukan hanya soal penangkapan dan penyitaan uang. Pengungkapan ini menunjukkan ancaman besar dari judi online yang semakin canggih. Dengan memanfaatkan teknologi, perusahaan fiktif, dan sistem pembayaran digital untuk menyamarkan transaksi ilegal.

Pihak kepolisian menilai bahwa judi online bisa menjadi pintu masuk ke berbagai masalah sosial seperti kecanduan. Pencucian uang, penipuan finansial, dan kerugian ekonomi masyarakat. Karena itu, langkah penindakan terus lakukan termasuk:

• Pengajuan pemblokiran situs judi online ke Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai upaya membatasi akses masyarakat.
• Kegiatan preventif dan kampanye pencegahan judol melalui edukasi masyarakat.
• Kolaborasi lebih luas dengan lembaga seperti PPATK untuk memetakan transaksi mencurigakan dan merusak jaringan keuangan ilegal.

Bareskrim juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan aktivitas judi online ilegal. Yang temui di internet kepada pihak berwajib sehingga penindakan dapat terus lakukan. Menurut polisi, masyarakat dapat turut berperan dalam pemberantasan judi online melalui langkah hati‑hati. Di dunia digital dan tidak tergiur dengan tawaran judi yang menjanjikan keuntungan cepat.

iPhone 16 Pro Dibarter Rp 2 Jt Pelaku Jambret Gunakan Narkoba

CeritaKawan.Com – Seorang pria berinisial D (22) nekat menjambret iPhone 16 Pro milik seorang wanita di Kelapa Gading, Jakarta Utara hanya untuk mendapatkan uang demi membeli narkoba. Peristiwa itu terjadi pada Minggu pagi, 4 Januari 2026, di Komplek Gading Kirana saat korban, seorang wanita berinisial RAF (33), sedang menuju gereja untuk ibadah. Pelaku dan rekannya mendekati korban dengan sepeda motor, merampas tas yang berisi ponsel tersebut, sehingga korban sempat tertarik dan terseret beberapa meter sebelum jatuh.

Pelaku D berhasil identifikasi melalui rekaman CCTV dan akhirnya tangkap oleh Polsek Kelapa Gading di kawasan Kampung Kandang, Kelapa Gading Barat. Dari hasil pemeriksaan, D mengakui bahwa ia sengaja menjual iPhone 16 Pro itu seharga Rp 2 juta kepada seseorang berinisial R di Kali Betik, Koja, Jakarta Utara. Uang hasil penjualan tersebut kemudian gunakan untuk foya‑foya dan membeli narkoba jenis sabu.

Saat penangkapan berlangsung, polisi menemukan bahwa D ternyata sedang dalam pengaruh narkoba. Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko menyatakan bahwa D menggunakan sabu saat pihak kepolisian menangkapnya, serta mengakui motifnya melakukan penjambretan adalah untuk mendanai kebiasaan buruknya tersebut. Selain itu, polisi juga menyita sepeda motor yang pakai dalam aksi jambret sebagai barang bukti.

Kerja cepat aparat kepolisian berhasil mengamankan D tidak sampai sepekan setelah kejadian, namun rekan pelaku berinisial. R, yang bertindak sebagai joki atau pengendara motor, masih buron dan masuk dalam daftar pencarian. Polisi kini terus memburu R untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam tindak pidana tersebut.

Residivis & Tindak Kekerasan saat Penangkapan

Kasus ini mengungkap sisi lain dari pelaku jambret yang ternyata memiliki latar belakang kriminal sebelumnya. Menurut penelusuran kepolisian, D bukanlah tersangka baru dalam dunia kejahatan jalanan. Ia pernah penjara terkait kasus pencurian dengan pemberatan (curat) dan kepemilikan senjata tajam. Serta baru keluar dari Lapas Cipinang sekitar satu bulan lalu sebelum melakukan aksi penjambretan ini.

Saat polisi melakukan pengembangan untuk menangkap R, D sempat melakukan perlawanan terhadap petugas. Situasi memanas sehingga petugas terpaksa menindak tegas dengan tindakan terukur untuk melumpuhkan D. Akibat perlawanan itu, D kini mendapatkan perawatan di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur sebelum proses hukum lebih lanjut.

Peristiwa ini menjadi catatan serius tentang hubungan antara kejahatan jalanan dan penyalahgunaan narkoba. Uang hasil kejahatan sering kali gunakan pelaku untuk membeli narkotika, sehingga menciptakan siklus kriminalitas baru yang merugikan masyarakat luas. Motif semacam ini juga menunjukkan pentingnya upaya pencegahan narkoba dan rehabilitasi bagi pelaku yang sudah terkena dampak kecanduan.

Sementara itu, korban mengalami trauma dan kerugian materiil besar karena kehilangan ponsel berharga puluhan juta rupiah. Yang nilainya jauh lebih besar daripada harga jual Rp 2 juta yang dapat pelaku. Polisi pun mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terutama saat berada di tempat umum dan menjaga barang berharga agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Buruh Demo di Depan Istana Hari Ini Tuntut Revisi UMP 2026 DKI

CeritaKawan.Com – Ribuan buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa besar di depan Istana Negara Jakarta pada Kamis, 8 Januari 2026, untuk menuntut revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 yang anggap belum memenuhi standar kebutuhan layak hidup. Demonstrasi ini prakarsai oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan sejumlah serikat buruh lain dari Jakarta dan Jawa Barat.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan bahwa massa buruh berkumpul sejak pagi dan aksi direncanakan berlangsung di kawasan Patung Kuda atau depan Jalan Medan Merdeka Selatan, area dekat Istana Negara. Aksi ini perkirakan ikuti oleh 5.000 hingga 10.000 buruh, banyak di antaranya datang dengan konvoi sepeda motor dari berbagai wilayah seperti Cirebon, Karawang, Bekasi, Bandung Raya, dan Bogor.

Para demonstran menilai penetapan UMP DKI Jakarta sebesar Rp5,73 juta per bulan untuk 2026 belum mencerminkan biaya hidup yang tinggi di ibu kota, bahkan lebih rendah banding beberapa wilayah penyangga seperti Bekasi dan Karawang. Karena itu, mereka menuntut revisi UMP Jakarta menjadi 100 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yaitu sekitar Rp5,89 juta per bulan.

Menurut buruh, jika UMP tidak sesuaikan dengan KHL, hal tersebut akan menyulitkan pekerja memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan. Tempat tinggal, transportasi, dan kesehatan di tengah meningkatnya harga barang dan jasa. Mereka juga menuntut pengakuan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI sebesar minimal 5 persen di atas nilai KHL, sebagai perlindungan tambahan pekerja di Jakarta.

Tuntutan Tambahan dan Respons Pemerintah

Selain menuntut perubahan UMP Jakarta, buruh juga membawa aspirasi untuk revisi kebijakan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Di 19 wilayah Jawa Barat. Mereka menilai keputusan gubernur yang mengubah rekomendasi upah sektor. Di masing‑masing daerah melampaui kewenangan dan bertentangan dengan aturan dalam PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

Said Iqbal menyebutkan bahwa jika tuntutan revisi upah minimum tidak penuhi pemerintah provinsi dan pusat. Pihaknya telah menyiapkan langkah hukum termasuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Terkait penetapan UMP DKI Jakarta 2026 dan UMSK Jawa Barat. Gugatan ini nilai sebagai upaya memperjuangkan hak pekerja sesuai konstitusi dan peraturan ketenagakerjaan.

Guna menjaga ketertiban selama demonstrasi besar ini, aparat keamanan. Menyiagakan ribuan personel dan melakukan pengamanan di sekitar kawasan Monas dan Istana Negara. Rekayasa lalu lintas juga lakukan untuk meminimalkan gangguan terhadap pengguna jalan, sementara buruh minta menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib.

Dalam beberapa hari menjelang aksi, organisasi buruh sudah berkali‑kali menyampaikan tuntutan mereka kepada pihak pemerintah daerah maupun pusat. Mereka berharap dialog dapat buka secepatnya untuk mencari jalan tengah. Yang adil bagi pekerja tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi maupun investasi di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Aksi hari ini menunjukkan dinamika hubungan antara buruh, pemerintah, dan pengusaha dalam menentukan standar upah. Yang seimbang antara kebutuhan hidup layak dan daya saing daerah. Publik dan pengamat menilai bahwa dialog konstruktif menjadi kunci untuk menghindari eskalasi konflik sosial. Di tengah gejolak ekonomi dan harapan pekerja akan kesejahteraan yang lebih baik.