Rajiv Evaluasi Menyeluruh Izin Wisata Tambang di Bandung Raya

CeritaKawan.com – Anggota DPR RI Rajiv mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin wisata dan tambang di kawasan Bandung Raya. Desakan ini muncul seiring meningkatnya kekhawatiran atas dampak lingkungan, tata ruang, serta keberlanjutan kawasan yang dikenal sebagai daerah penyangga ekologis dan destinasi wisata unggulan di Jawa Barat. Menurut Rajiv, peninjauan perizinan perlu dilakukan secara komprehensif agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Sorotan Dampak Lingkungan dan Tata Ruang

Bandung Raya memiliki karakter geografis yang sensitif, termasuk kawasan pegunungan, daerah resapan air, dan lahan hijau. Rajiv menilai, aktivitas wisata dan pertambangan yang tidak terkendali berpotensi memicu degradasi lingkungan, seperti:

• Kerusakan daerah resapan air
• Risiko longsor dan banjir
• Penurunan kualitas lingkungan hidup
• Konflik tata ruang dan alih fungsi lahan

Karena itu, evaluasi izin anggap penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan rencana tata ruang wilayah.

Evaluasi Menyeluruh, Bukan Sekadar Administratif

Rajiv menekankan bahwa evaluasi tidak cukup lakukan secara administratif. Pemerintah minta menilai:

• Kesesuaian izin dengan AMDAL dan daya dukung lingkungan
• Kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan operasional
• Dampak sosial terhadap masyarakat sekitar
• Sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan

Pendekatan ini harapkan mampu menghasilkan kebijakan yang adil, tegas, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang. Sektor wisata dan pertambangan memang berkontribusi pada perekonomian daerah. Namun, Rajiv mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Jika tidak kendalikan, kerusakan alam justru dapat menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang lebih besar di masa depan. Menurutnya, Bandung Raya perlu arahkan menjadi kawasan yang mengedepankan pariwisata berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berbasis kearifan lokal.

Rajiv berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat berkoordinasi dalam melakukan evaluasi perizinan. Transparansi, partisipasi publik, serta penegakan hukum menjadi kunci agar proses peninjauan izin berjalan efektif dan kredibel. Langkah tegas juga nilai perlu ambil terhadap izin-izin yang terbukti melanggar aturan atau membahayakan lingkungan dan keselamatan warga. Desakan Rajiv untuk melakukan evaluasi menyeluruh izin wisata dan tambang di Bandung Raya mencerminkan perhatian serius terhadap keberlanjutan kawasan. Dengan penataan izin yang lebih ketat dan berorientasi lingkungan, Bandung Raya harapkan dapat berkembang secara seimbang—maju secara ekonomi, namun tetap lestari dan aman bagi generasi mendatang.

Rais Syuriyah Buka Suara PBNU Sebut Indikasi Penetrasi Zionis

CeritaKawan.com – Polemik internal di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menjadi perhatian publik setelah Rais Syuriyah menyampaikan pernyataan terbuka terkait sejumlah persoalan yang terjadi di tubuh organisasi. Dalam pernyataannya, ia menyinggung adanya indikasi penetrasi Zionis yang nilai berpotensi memengaruhi dinamika internal PBNU. Pernyataan tersebut memicu beragam reaksi, baik dari kalangan internal NU maupun masyarakat luas, mengingat posisi PBNU sebagai organisasi keagamaan besar dengan pengaruh signifikan di Indonesia.

Rais Syuriyah menegaskan bahwa persoalan yang muncul di PBNU tidak bisa lihat semata-mata sebagai konflik internal biasa. Menurutnya, terdapat indikasi adanya pengaruh eksternal yang mencoba masuk dan memengaruhi arah kebijakan maupun sikap organisasi. Ia menyebut bahwa kewaspadaan menjadi hal penting agar NU tetap konsisten pada nilai-nilai perjuangan, kemandirian, dan garis ideologis yang telah wariskan para pendiri organisasi.

Apa yang Dimaksud Indikasi Penetrasi?

Istilah penetrasi yang sampaikan Rais Syuriyah merujuk pada dugaan upaya masuknya pengaruh atau kepentingan tertentu melalui berbagai jalur, baik pemikiran, jaringan, maupun aktivitas yang nilai tidak sejalan dengan prinsip organisasi. Meski demikian, pernyataan tersebut sampaikan dalam konteks peringatan dan kehati-hatian, bukan sebagai tuduhan yang menyasar individu atau kelompok tertentu. Rais Syuriyah menekankan pentingnya klarifikasi, tabayun, serta penguatan mekanisme internal organisasi.

Pernyataan ini memunculkan diskusi luas di kalangan warga Nahdliyin. Sejumlah pihak menilai pernyataan Rais Syuriyah sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan organisasi. Sementara yang lain mendorong agar isu tersebut sikapi secara proporsional dan berbasis data. Pengamat organisasi keagamaan menilai dinamika ini wajar terjadi dalam tubuh organisasi besar seperti NU. Terutama di tengah tantangan global dan perubahan geopolitik yang turut memengaruhi wacana keagamaan.

Pentingnya Persatuan dan Klarifikasi

Di tengah polemik, berbagai pihak mengingatkan pentingnya menjaga persatuan internal NU. Mekanisme organisasi harapkan dapat menjadi ruang dialog terbuka untuk membahas persoalan secara jernih, tanpa memperuncing perbedaan. NU sebagai organisasi keagamaan dan sosial nilai perlu terus memperkuat ketahanan internal agar tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu eksternal yang berpotensi memecah belah.

Pernyataan Rais Syuriyah yang membuka suara soal PBNU dan menyebut adanya indikasi penetrasi Zionis. Menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan dan soliditas organisasi. Di sisi lain, isu ini juga menegaskan perlunya sikap bijak. Dialog terbuka, dan klarifikasi agar dinamika internal dapat selesaikan secara konstruktif demi menjaga marwah dan peran strategis NU di tengah masyarakat.

ASDP Perkuat Pemulihan Pasca Bencana Sumatera KMP Jatra I

CeritaKawan.com – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengambil langkah strategis untuk mendukung pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera dengan mengerahkan Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Jatra I. Pengerahan kapal ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas, distribusi logistik, serta mobilitas masyarakat di wilayah terdampak bencana.

Dukungan Transportasi untuk Wilayah Terdampak

ASDP menegaskan komitmennya dalam mendukung penanganan dan pemulihan pasca bencana melalui optimalisasi layanan transportasi laut. KMP Jatra I kerahkan guna membantu kelancaran arus barang, kendaraan, dan penumpang, terutama di wilayah yang akses daratnya mengalami gangguan akibat bencana alam. Keberadaan kapal penyeberangan nilai krusial untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, bantuan kemanusiaan, serta aktivitas ekonomi dapat kembali berjalan secara bertahap. Sebagai kapal dengan kapasitas angkut besar, KMP Jatra I memiliki peran penting dalam:

• Mendukung distribusi logistik dan bantuan kemanusiaan
• Memperlancar mobilitas kendaraan operasional dan alat berat
• Menjaga konektivitas antarwilayah di Sumatera
• Membantu percepatan pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat

Langkah ini sekaligus menunjukkan peran strategis transportasi laut dalam sistem penanggulangan bencana nasional.

Komitmen ASDP dalam Tanggap Darurat dan Pemulihan

ASDP menegaskan bahwa pengerahan armada ini merupakan bagian dari tugas pelayanan publik sebagai BUMN sektor transportasi. Tidak hanya fokus pada operasional reguler, ASDP juga siap melakukan penyesuaian layanan demi menjawab kebutuhan masyarakat di situasi darurat dan pasca bencana. Selain menyiagakan kapal, ASDP juga memastikan aspek keselamatan pelayaran, kesiapan kru, serta koordinasi lintas instansi berjalan optimal agar layanan tetap aman dan andal. Sebagai pulau dengan wilayah yang luas dan karakter geografis beragam, Sumatera sangat bergantung pada transportasi laut. Dalam kondisi pasca bencana, jalur penyeberangan menjadi alternatif utama ketika akses darat terganggu. Pengerahan KMP Jatra I harapkan dapat:

• Meminimalkan hambatan distribusi barang
• Menekan dampak ekonomi pasca bencana
• Mendukung pemulihan wilayah terdampak secara berkelanjutan

Langkah ASDP memperkuat pemulihan pasca bencana Sumatera dengan KMP Jatra I menjadi bukti nyata peran strategis BUMN dalam mendukung ketahanan nasional. Melalui optimalisasi armada dan juga layanan penyeberangan, ASDP berupaya memastikan pemulihan berjalan lebih cepat, aman, dan terkoordinasi demi kepentingan masyarakat luas.

Trump Dihubungi Thailand Tetap Lanjutkan Bombardir Kamboja

CeritaKawan.com – Upaya diplomasi internasional kembali uji. Meski disebut telah terjadi komunikasi antara Thailand dan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, aksi militer Thailand terhadap wilayah Kamboja laporkan tetap berlanjut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas jalur komunikasi politik dalam meredam eskalasi konflik di kawasan Asia Tenggara. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa pihak Thailand telah menjalin komunikasi dengan Donald Trump sebagai bagian dari upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan. Namun, langkah tersebut tidak ikuti dengan penghentian operasi militer, termasuk bombardir yang menyasar wilayah Kamboja. Situasi ini menunjukkan bahwa komunikasi politik tingkat tinggi belum tentu langsung berdampak pada keputusan militer di lapangan, terutama ketika menyangkut isu keamanan nasional dan sengketa yang telah berlangsung lama.

Latar Belakang Ketegangan Thailand–Kamboja

Hubungan Thailand dan Kamboja kerap warnai ketegangan, khususnya terkait:

• Sengketa wilayah perbatasan
• Klaim atas kawasan strategis
• Faktor historis dan nasionalisme

Konflik yang berulang ini membuat setiap insiden militer berpotensi memicu eskalasi lebih luas jika tidak segera redam melalui mekanisme diplomasi regional.

Mengapa Diplomasi Tidak Langsung Berhasil?

Pengamat hubungan internasional menilai ada beberapa faktor mengapa komunikasi dengan Trump tidak serta-merta menghentikan bombardir:

1. Trump tidak memegang jabatan resmi pemerintahan saat ini, sehingga pengaruhnya bersifat informal
2. Keputusan militer berada di tangan otoritas domestik Thailand, bukan pihak eksternal
3. Pertimbangan strategis dan keamanan nasional sering kali lebih dominan banding tekanan diplomatik

Hal ini menegaskan bahwa konflik bersenjata tidak selalu bisa hentikan hanya melalui komunikasi politik, terlebih jika tidak disertai kesepakatan konkret.

Dampak terhadap Stabilitas Kawasan

Kelanjutan serangan militer Thailand ke Kamboja memicu kekhawatiran akan:

• Instabilitas keamanan Asia Tenggara
• Gangguan hubungan ASEAN
• Risiko korban sipil dan krisis kemanusiaan

Negara-negara di kawasan harapkan dapat mendorong dialog multilateral dan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih efektif guna mencegah eskalasi lebih jauh.

Peran Komunitas Internasional

Komunitas internasional nilai memiliki peran penting dalam:

• Menekan semua pihak agar menahan diri
• Mendorong gencatan senjata
• Memfasilitasi perundingan damai

Tanpa langkah konkret, konflik Thailand–Kamboja khawatirkan akan terus berulang meski berbagai jalur komunikasi telah ditempuh. Kasus Trump hubungi, Thailand tetap lanjutkan bombardir Kamboja menjadi bukti bahwa diplomasi informal tidak selalu cukup untuk menghentikan konflik bersenjata. Diperlukan komitmen politik yang kuat, mekanisme regional yang aktif, serta solusi jangka panjang agar stabilitas kawasan dapat terjaga.